DPR Minta Polri Gandeng Interpol Ungkap Kasus Iklan Penjualan PRT Indonesia

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, harus ada kepastian terhadap perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi pekerjaan migran. Ia pun meminta Polri untuk menggandeng Interpol dalam mengungkap kasus tenaga kerja Indonesia (TKI).

Hal itu menyusul adanya iklan penyediaan pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia di situs e-niaga Singapura.

Meminta Kepolisian RI bekerja sama dengan Interpol mengungkap latar belakang pembuatan iklan tersebut," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu melalui pesan singkat, Senin (17/9/2018).

Selain itu, Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, BNP2TKI, serta Migrant Care harus ikut berperan serta menuntut tindakan hukum terhadap pelaku yang telah mengeksploitasi pekerja migran Indonesia.

Pemerintah, sambungnya, juga harus menggunakan jalur diplomasi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Di mana, Duta Besar Singapura yang ada di Indonesia harus menjelaskan pula mengenai iklan penyedia PRT tersebut.

“Karena iklannya merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kami mendukung sikap Indonesia melakukan protes dengan mengirimkan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Singapura,” tuturnya.

Ia menambahkan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BNP2TKI dalam pengiriman TKI ke luar negeri juga harus lebih selektif lagi. Pasalnya, persoalan seperti ini tak terlepas dari persoalan yang terjadi di dalam negeri.

Tak kalah pentingnya, skill para calon TKI juga harus diasah, dan bisa dilakukan melalui Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) untuk menggembleng para calon TKI agar para pekerja mempunyai bekal pengetahuan dalam menerima tawaran bekerja di luar negeri.

“Pengiriman TKI ke luar negeri harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan melalui agen yang memang telah mempunyai izin dari Kemnaker," pungkasnya.